Selasa, 08 September 2026
Beranda / /

  • Batas 18 Oktober 2026, Industri AMDK Wajib Sesuaikan Sertifikat SNI
    Ekonomi | 13 hari lalu
    Batas 18 Oktober 2026, Industri AMDK Wajib Sesuaikan Sertifikat SNI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 62 Tahun 2024 yang berlaku efektif sejak 18 April 2025.

  • KontraS Aceh Ingatkan Bahaya TNI Awasi Urusan Pajak
    Polkum | 1 bulan lalu
    KontraS Aceh Ingatkan Bahaya TNI Awasi Urusan Pajak

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, mengkritisi wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan atau pengendalian sektor perpajakan. 



  • Koalisi Sipil Tolak Pelibatan TNI dalam Pengawasan Wajib Pajak
    Hankam | 1 bulan lalu
    Koalisi Sipil Tolak Pelibatan TNI dalam Pengawasan Wajib Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor keamanan menolak keras kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang membuka ruang pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa/kelurahan.






  • DPMPTSP Aceh: Usaha Galian C di Aceh Tamiang Wajib Taat Aturan
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    DPMPTSP Aceh: Usaha Galian C di Aceh Tamiang Wajib Taat Aturan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setiap badan usaha yang melakukan aktivitas galian C di Kabupaten Aceh Tamiang wajib menaati aturan. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, M. Aqsha, S.STP, MM.

  • Wajib Halal Berlaku Oktober 2026, Kemenag Minta UMKM Segera Urus Sertifikasi
    Nasional | 3 bulan lalu
    Wajib Halal Berlaku Oktober 2026, Kemenag Minta UMKM Segera Urus Sertifikasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan kebijakan wajib halal yang akan diberlakukan penuh pada Oktober 2026. Pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar dan importir, diminta segera mengurus sertifikasi halal agar tidak terkendala saat aturan mulai diterapkan.

  • Pelaku Industri Wajib Lapor! Sistem SIINas Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi
    Ekonomi | 5 bulan lalu
    Pelaku Industri Wajib Lapor! Sistem SIINas Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memperbaiki sistem pengelolaan data industri. Langkah ini dilakukan lewat penerapan aturan baru yang mewajibkan pelaku industri melaporkan data secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

  • Pawai Takbiran di Aceh Barat Wajib Jalan Kaki, Dilarang Gunakan Kendaraan
    Pemerintahan | 5 bulan lalu
    Pawai Takbiran di Aceh Barat Wajib Jalan Kaki, Dilarang Gunakan Kendaraan

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan pelaksanaan pawai takbiran malam Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi dilakukan dengan berjalan kaki tanpa kendaraan bermotor. Ketentuan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Aceh Barat tertanggal 13 Maret 2026, bernomor: 400.14.1.1/366.

  • Minta Maaf, Menag: Zakat Rukun Islam yang Wajib Ditunaikan
    Nasional | 6 bulan lalu
    Minta Maaf, Menag: Zakat Rukun Islam yang Wajib Ditunaikan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya. 


  • BPJPH Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal
    Nasional | 6 bulan lalu
    BPJPH Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kerja sama resiprokal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia.

  • Korlantas Polri Targetkan Seluruh Kendaraan Baru Wajib e-BPKB pada 2027
    Nasional | 7 bulan lalu
    Korlantas Polri Targetkan Seluruh Kendaraan Baru Wajib e-BPKB pada 2027

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri terus mematangkan langkah besar dalam modernisasi layanan publik melalui transformasi digital. Inovasi unggulan berupa e-BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Elektronik) kini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ekosistem digital kendaraan bermotor di Indonesia.

« 1 2 3 4 »

kejati bsi