DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Dr Nashriyah MA menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, asalkan diberikan ruang dan kesempatan yang setara.

DIALEKSIS.COM | Idi - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky,S.H.I, M.SI mengajak seluruh tokoh masyarakat di kawasan Julok untuk mendukung dan membantu pemerintahan Kabupaten Aceh Timur di bawah kepemimpinannya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Setara) sebagai upaya terus mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-96 menjadi titik refleksi bagi organisasi kepemudaan YouthID dalam mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan Aceh. Founder YouthID, Bayu Satria, menegaskan pentingnya peran pemuda sebagai mitra setara dalam proses pembangunan daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti keberagaman dan sosial politik Aceh, Teuku Muhammad Jafar Sulaiman mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingkat toleransi yang rendah di tiga kota di Aceh.

Yaitu Sabang (4,457 poin), Lhokseumawe (4,377 poin), dan Banda Aceh (4,250 poin). Ketiga Kota tersebut tingkat toleransinya dianggap kurang memuaskan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setara Institut kembali merilis Kota - Kota Indonesia yang tertinggi dan yang terendah tingkat toleransinya. Di Provinsi Aceh, menurut survei Setara Institut menempatkan tiga kota yang tingkat toleransinya rendah.

Diantaranya Sabang (4,457 poin), Lhokseumawe (4,377 poin), dan Banda Aceh (4,250 poin). Ketiga Kota tersebut tingkat toleransinya dianggap kurang memuaskan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Aceh, Hamid Zein, memberikan tanggapan terkait hasil penilaian SETARA Institut terhadap tingkat toleransi di beberapa kota di Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sejak 2011. Ini adalah suatu norma yang memastikan tanggung jawab negara dan sektor korporasi dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. 

Dengan menguji 10 perusahaan yang listing di lantai bursa, Setar Institute dan SIGI menyimpulkan bahwa, kinerja sektor korporasi dalam pemajuan bisnis dan HAM berada pada tingkat basic to improving, yakni masih pemula menuju langkah pemajuan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan, tren peningkatan kepercayaan terhadap Polri hingga di angka 76 persen adalah capaian kolektif institusi Polri yang ditopang oleh berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - SETARA Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022. Hasilnya Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang masuk daftar kota paling tidak toleran di Indonesia versi Setara Institute. 

DIALEKSIS.COM - Tulisan kali ini temanya beda dari biasanya. Saya sengaja menulis tentang seorang Sandra Hamid sebagai bentuk catatan seorang sahabat dalam persinggungan saya dengan kerja-kerja mendorong keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia. Bukan sebagai bentuk sanjungan, melainkan untuk berbagi cerita bagaimana pentingnya kepemimpinan (leadership) dan kepedulian menyatu hingga mampu menggerakan perubahan. Ya, kepedulian dalam membangun lembaga, berkolaborasi lintas sektor dan aktor dengan ragam isu dan dinamika ke-Indonesia-an hingga saat ini tentu tidak mudah. Akan tetapi, nyatanya itu bisa dilakukan. Ibarat pesawat, dari semenjak tinggal landas (take-off) yang mulus, tiba masanya mendarat (landing) diakhir tahun 2022 ini pun berlangsung mulus, bahkan penuh haru.

DIALEKSIS.COM - Pemerintah Aceh memiliki dua alat utama untuk menggerakkan pembangunan sekaligus menyelesaikan setiap persoalan sektoral, yakni anggaran (budget) dan regulasi beserta kebijakannya (policy and regulation). Dalam konteks pembangunan urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, merefleksikan peran Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan pada sektor ini pun dapat dilihat pada kedua alat tersebut. Ketersediaan anggaran dan regulasi beserta kebijakannya akan menentukan capaian pembangunan urusan wajib nonlayanan dasar ini, apakah secara totalitas telah menghargai, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan di Aceh atau masih menyisakan masalah yang tak kunjung usai?

Perkenalkan saya, Abdullah Abdul Muthaleb, seorang warga yang saat ini berdomisili di Kota Banda Aceh. Seorang ayah yang dianugerahi 3 putra-putri yang usianya masih belia. Sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang lebih dari sepuluh tahun terlibat mendorong perbaikan tata kelola urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh. 

Dalam kurun waktu 2016-2018, pernah aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh yang kini telah bertransformasi menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh. Pada saat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak disusun, saya juga ikut membantu menyiapkan Naskah Akademik dan menyelesaikan rancangan awal Qanun tersebut.  

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Laporan atas dugaan penyerobotan tanah kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh 997 petani.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akhirnya Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman, SE. Ak. MM mencabut Surat Edaran Nomor: 814.1/1351 perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS. Pencabutan Surat Edaran yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Derah Kota Banda Aceh pada 19 Mei 2021 itu menarik untuk dicermati.

Berdasarkan Laporan Setara Institute  Sepanjang tahun 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), dengan 422 tindakan.  Aceh masuk kedalam Peringkat Tiga dari enam wilayah dengan peristiwa tertinggi.

Sebuah kolom yang akan menyajikan tulisan-tulisan khusus terkait dengan isu kesetaraan gender. Kaya data dan analisis untuk mengulas ragam masalah dan isu yang ada di sekitar kita. Kolom ini akan diasuh langsung oleh Abdullah Abdul Muthaleb, sosok ayah tiga anak yang lebih dari sepuluh tahun terakhir mengkaji sekaligus mengadvokasi isu ini dengan berbagai jaringan kerja baik di lokal maupun nasional.